Anggaran Besar, Pengawasan Longgar, Jalan Nasional Dalam Kota Palu Amburadul

PALU-Pasca bencana gempa bumi, stunami dan likuifaksi yang terjadi 2018 silam di Kota Palu, Sigi dan Donggala berdampak rusaknya berbagai infrastruktur jalan. Salah satunya adalah ruas jalan nasional dalam kota palu, Donggala hingga batas provinsi sulawesi barat yang saat ini sedang dikerjakan PT. Nidya Karya saat ini di Kota Palu.

Baca juga: KPAI Apresiasi Pemerintah Provinsi DKI dan Jateng Persiapan PTM di Masa Pandemi

Paket tersebut berbandrol biaya sebesar Rp. 165. Miliar lebih yang berasal dari utang luar negeri. Proyek ini sontak menjadi satu harapan bangkitnya kembali ekonomi masyarakat pasca bencana karena jalan yang rusak akan segera diperbaiki. Harapan masyarakat tersebut kembali sirna manakala hasil pembangunan tak berbanding lurus dengan jumlah anggaran biaya pelaksanaan jalan dan prasarana pendukung lainya  yang semula rusak dan diperbaiki, kini kembali rusak karena kerja amburadul dari pihak pelaksana.

Baca juga: Kemendikbud Rampungkan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Tahun 2020

PT. Nidya Karya-Passokorang KSO adalah pihak pelaksana, perusahaan plat merah ini seharusnya menunjukan diri sebagai bagian dari pemerintah yang melindungi masyarakat dengan cara kerja yang baik terhadap infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya apalagi pasca bencana.

Baca juga: Rudi Silaturahmi Bersama Guru TPQ

Harapan tersebut kini sudah terwujud, hampir 2 tahun PT. Nidya Karya bergelut dengan waktu pelaksanaan hingga akhirnya proyek yang diberi nama rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional pasca bencana ruas jalan dalam kota palu hingga Sulbar tidak sempat menyelesaikan pekerjaan di waktu kontrak normal sehingga diadakan perpanjangan kontrak hingga tanggal 9 mei 2021.

Baca juga: Ini Empat Kemampuan yang Perlu Dimiliki Dai Muda Jabar

Dengan semakin dekatnya waktu penyelesaian tentu berdampak terhadap mutu dan kualitas proyek dilapangan. Tak ayal banyak item pekerjaan yang ditiadakan atau diduga kuat mengurangi volume pembesia pada struktur dinding saluran U-ditch pada ruas yang menjadi kewenangan PT. NK saat ini. Hal ini menjadi sorotan sebagian besar masyarakat Kota Palu.

Baca juga: KPAI, Wajib Siapkan Perlindungan Berlapis Demi Keselamatan Anak Saat PTM 2021

Terbaru, data penelusuran media mendapatkan dugaan kejangalan pelaksanaan proyek yakni pada item pekerjaan saluran U-ditch ruas jalan Kebun Sarri Tondo, ruas jalan Diponegoro, ruas jalan didepan RSUD Undata Palu, ruas jalan Abdurahman Saleh serta ruas jalan Basuki Rahmat.

Hasil penelusuran media diruas Kebun Sarri Tondo disinyalir ada indikasi pengurangan volume pekerjaan untuk struktur dinding saluran U-ditch dengan mengunakan besi hanya 4 batang dan juga 5 batang.

Yohanis selaku General Superintendent PT. Nidya Karya menjelaskan bahwa type saluran ini mengunakan type DS 3A dengan jumlah Tulangan dinding saluran U-ditch yang sesuai gambar adalah 6 batang.

Baca juga: Rudi: Guru Harus Rewel kepada Siswa demi Penerapan Protokol Kesehatan

Keterangan Yohanis ini berbanding terbalik rengan apa yang disampaikan pengawas lapanganya.

Risco pengawas lapangan PT. NK menjelaskan bahwa jika sesuai gambar kerja maka jumlah tulangannya yakni 7 batang besi untuk struktur dinding saluran U-ditch. Terang Risco

Baca juga: KPAI, Hak Anak Mengenyam Pendidikan Tak Boleh Diganggu Gugat Meski Terkendala Biaya

Hasil tangan PT. Nidya Karya dapat di saksikan pada ruas jalan Abdurahman Saleh, Upik warga Basuki Rahmat mengungkapkan kondisi pekerjaan mengindikasikan sinyal darurat infrastruktur pasca bencana yang terkesan asal kerja dan tidak memprioritaskan kualitasn yang sesuai dengan anggaran pembangunan dimana nilai paket ini adalah 165 miliar lebih.

" Jika kualitas pekerjaan baik maka yakin tidak secepat ini kerusakannya, nah ini pekerjaan baru saja dilaksanakan namun sudah mengalami kerusakan parah trotoarnya sepanjang kurang lebih 500 meter arah kiri bandara Sis-Aljufri Kota Palu. Kondisi pekerjaan trotoar  asalan juga dapat dilihat di jalan Basuki Rahmat banyak rusak dan jebol." Tutup Upik

Penyimpangan bestek pada hajatan pemerintah nampak jelas dari sejumlah temuan media ini, sementara pihak pengawas bisa diajak kompromi.(tim)

Baca juga: Pantau Pembelajaran Luring, Kepala Disdikpora Buleleng Sambangi Desa Pedawa