Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang: PTM di Sulut Perlu Persiapan Matang

MANADO - Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulut untuk mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara matang dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Ia mengatakan masih banyak sekolah di Sulut yang belum siap menggelar PTM. Hal ini diketahui Vanda dari kunjungannya ke beberapa sekolah untuk melihat persiapan PTM di Sulut.

“Jadi memang rencana pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2021 ini memang kita harus hati-hati. Saya sudah berkeliling ke sekolah-sekolah karena Sulut ini dapil saya. Memang sudah ada yang siap, tapi juga memang banyak juga yang belum siap, ” jelas Vanda usai memimpin pertemuan Komisi X DPR dengan Irjen Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulut, Kadisdik tingkat kabupaten/kota, serta perwakilan kepala sekolah dan guru tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD di Kantor Disdik Sulut, Manado, Minggu (10/4/2021).

Legislator dapil Sulut ini menemukan banyak sekolah yang belum memenuhi syarat PTM, di antaranya belum ada sarana prasarana penunjang protokol kesehatan Covid-19 seperti wastafel untuk cuci tangan dan sanitasi yang baik. Karenanya, ia meminta Kadisdik Sulut untuk memperhatikan secara seksama persiapan PTM ini untuk meminimalisir potensi penularan virus Covid-19 saat PTM digelar.

“Sanitasinya harus baik, fasilitas prokesnya memang harus ketat dilaksanakan, kemudian wastafel saja banyak sekolah yang belum punya. Sehingga itu yang kami titipkan kepada pemerintah di Sulut melalui Ibu Kadis agar memperhatikan betul hal ini supaya kita tidak kecolongan. Kita sangat tidak mengharapkan bahwa kemudian ketika sekolah dibuka ada kasus baru yang kita temukan pada peserta didik, ” pesan Vanda.

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mendororong adanya sosialisasi persiapan penyelenggaraan PTM secara masif kepada sekolah-sekolah, agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ia juga meminta percepatan vaksinasi tidak hanya untuk guru saja, tetapi juga harus diberikan pada seluruh tenaga pendidikan. Vanda melihat pemerintah dan sekolah-sekolah di Sulut masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri hingga Juli 2021, sebagaimana waktu yang ditetapkan pemerintah dalam SKB 4 Menteri untuk menggelar aktivitas secara terbatas.

“Memang hasil kunjungan saya pribadi ke sekolah-sekolah, dari dinas sendiri sudah mensosialisasikan tapi memang tentu belum menjangkau semua. Saya tanyakan juga kepada Ibu Kadis, di sini sudah bertahap dilakukan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Jadi tidak saja hanya pada guru tapi juga ke tenaga pendidikan. Masih ada waktu beberapa bulan ke depan supaya hal ini menjadi perhatian Disdik, ” harap Vanda.

Vanda juga mengingatkan bahwa orang tua memiliki kuasa penuh untuk memberikan izin anaknya kembali bersekolah secara tatap muka selama pandemi Covid-19 masih ada. Orang tua berhak untuk tidak mengizinkan anaknya mengikut PTM jika khawatir terhadap penularan virus Covid-19. Oleh karena itu, ia meminta agar sekolah bisa menyiapkan pembelajaran tidak hanya secara luring tetapi juga tetap secara daring untuk siswa yang belum diizinkan orang tuanya kembali ke sekolah untuk mengikuti PTM.

“Iya jadikan kalau Mas Menteri (Mendikbud) kan bilang bahwa ada beberapa unsur ya harus disetujui untuk PTM. Selain dari pemerintah pusat tapi juga harus dari Pemdanya dan Satgas Covidnya, tapi hasil akhir persetujuan ada di orang tua ya. Kalau orang tua merasa tidak aman ya tentu kita kembalikan ke orang tua. Sehingga memang wajib sekolah itu menyiapkan selain pembelajaran tatap muka, tapi juga tetap secara virtual. Tetap juga menyiapkan fasilitas daring bagi siswa-siswa yang memang belum diizinkan untuk melaksanakan belajar kembali disekolah oleh orang tuanya, ” pinta Vanda.

Diketahui sejak 16 Maret 2020, 3386 sekolah yang ada di Sulut menerapkan pembelajaran jarak jauh mengikuti keputusan dari Surat Gubernur Sulut No.97/2020. Kemudian, sejak awal tahun 2021 sejumlah sekolah sudah mulai melakukan simulasi PTM, dan beberapa sekolah sudah mulai menerapkan PTM secara terbatas. (nap/sf)