Jawa Barat Percepat Realisasi Nol Desa "Blank Spot", CMMI Bogor Raya: Tawarkan Sistem Informasi Terintgarasi 

BOGOR - CMMI Bogor Raya apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  terus berupaya mengurangi desa tanpa internet atau (blank spot). 

Dari jumlah total 5.312 desa di Jabar hingga saat ini sebanyak 359 desa masih dikategorikan sebagai desa _blank spot_  (Sumber: IDM 2022) yang dikutif humas Jawa Barat. 

Baca juga: Penurunan Kemiskinan Ekstrim Jadi Prioritas Utama di NTB

Ketua CMMI Bogor Raya Feri mengatakan memasuki Era 5.0, pemerintah harus melek Digitalisasi teruma pemerintah Desa. Menurutnya pemerintah Desa harus memanfaat Digitalisasi dalam melayani masyarakat. 

" Saat ini mau tidak mau pemerintah harus melek digital, terutama Pemerintah Desa yang harus menyiapkan konsep pelayanan melalui Digitalisasi secara terintegrasi satu sama lain, sehingga pemerintah Desa memiliki big data informasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat", ujar Feri, Kamis ( 09/03/23). 

Baca juga: Rotasi Perrwira di Polres Sukabumi Salah Satunya Jabatan Kasat Reskrim

CMMI Bogor Raya dengan hal ini sudah menyiapkan tol informasi untuk bisa diterapkan di sektor pemerintah maupun organisasi dalam memenuhi undang undang keterbukaan informasi publik ( UU KIP ) tahun 2008. 

" Kami sudah menyiapkan Sistem informasi terintgarasi dari tingkat Desa sampai pusat untuk pemerintah bisa dikerjakan dalam kurun waktu 1 hari, hal ini sebagai penemuan para cendia muda Indonesia dalam mengatasi permasalahan informasi yang saat ini masih tertutup", ungkapnya. 

Baca juga: Tingkatkan Kedisiplinan Pegawai, Kemenkumham Jateng Monev Integrasi SIMPEG

Feri juga mendukung langkah Pemprov Jabar yang saat ini gencar melakukan pemerataan penggunaan internet di Desa Desa, hal ini sebagai langkah utama dalam menintregrasi kan sistem informasi desa. 

" Sistem Informasi Terintgarasi membutuhkan pemerataan penggunaan  internet di pelosok Desa, jika hal ini sudah merata langkah selanjutnya mengkoneksikan sistem informasi desa sampai ke tingkat pusat", Ungkap Feri yang merupakan Pengurus Pusat KNPI. 

Baca juga: Bupati Asahan Terima Visitasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Dilansir Humas Jabar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemprov Jabar untuk mengurangi desa _blank spot_ , selain bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa Internet Service Provider (ISP), juga dari APBN maupun program BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

“Sebelumnya kita sudah berhasil mengurangi desa _blank spot_ dengan anggaran APBD, juga dari BAKTI Kementerian Kominfo. Untuk tahun 2023 kita mendapat bantuan CSR dari beberapa ISP, ” kata Ika ketika dihubungi, Rabu (8/3/2023) dikutif dari Humas Jabar. 

Baca juga: Majukan Sistem Teknologi Informasi, Kemenkumham Jateng Ikuti Penguatan Pemahaman Evaluasi SPBE

Ika berharap, sisa desa yang masih masuk dalam kategori desa _blank spot_ bisa terselesaikan pada tahun 2003 atau sebelum berakhir masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. 

“Direncanakan 359 desa di Jabar yang masih dikategorikan sebagai desa _blank spot_ diselesaikan tahun ini. Sekarang masih proses validasi data dan lokasi, ” ungkap Ika. 

“Program Desa Digital sebagai bagian dari program strategis Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital bisa sepenuhnya terealisasi  Jabar _zero blank spot_ , ” imbuhnya. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Diskominfo Jabar Rizki Hutiniasari mengemukakan bahwa masalah keterjangkauan maupun infrastruktur menjadi salah satu penyebab desa _blank spot_ . 

“Sejak tahun 2019 hingga saat ini program Desa Digital masih berlanjut yang merupakan program strategis dari Gubernur Jabar, ” ujar Rizki. 

Baca juga: DTSI ITS Luncurkan Tiga Kegiatan Pengembangan Kemampuan Mahasiswa

Dalam hal ini CMMI Bogor Raya siap bersinergi dengan pemprov jabar dalam menyiapkan sistem informasi desa terintegrasi. CMMI Bogor Raya berkomitmen pembuatan sistem Digitalisasi dalam hal memenuhi Undang undang KIP 2008 bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 hari. 

" Kami sudah menguji pembuat sistem informasi desa terintegrasi bisa dilakukan satu hari saja dengan sistem temuan kami, dalam satu hari insa Allah semua Desa di Jawa Barat sudah Online,  namun ini kembali lagi kepada pemerintah Jabar mau atau tidak  bersinergi dengan kami" Pungkasnya. ***