Mensos Risma: Saya Minta Balai Laksanakan Multilayanan Multifungsi Tangani Semua Masalah Sosial

JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali menekankan pentingnya melaksanakan konsep multilayanan multifungsi bagi jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial di lingkungan Kementerian Sosial, Sabtu (26/02/2022).

Bagi penerima manfaat yang tinggal di daerah dengan fasilitas dasar terbatas, konsep multilayanan multifungsi sangat membantu. Mensos memberikan ilustrasi, seseorang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak bisa dilayani, karena UPT terdekat tidak menyediakan layanan tersebut.

Baca juga: Pasaman Raih Penghargaan IGA Tahun 2020, Peringkat 23 se Indonesia Sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota Sangat Inovatif

Padahal UPT Kemensos tersebut, memiliki berbagai fasilitas seperti gedung, ruangan pelayanan yang kosong dan ada petugasnya. “Apakah kita akan biarkan ODGJ tersebut? Tidak merespon cepat karena balai tidak multifungsi? Oleh karena itu saya minta balai laksanakan multilayanan multifungsi agar bisa tangani semua masalah sosial, ” kata Mensos Risma dalam arahannya pada rapat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Bulan Januari 2022 (25/02).

Dengan konsep multilayanan multifungsi, UPT bisa merespon cepat berbagai permasalahan yang ada, termasuk untuk melaksanakan respon terhadap bencana alam. Salah satu fungsi balai dalam penanganan bencana adalah sebagai gudang logistik.

Baca juga: BPK RI Perwakilan Sumbar Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Pemda Kabupaten Pasaman

“Balai yang tersebar hampir di seluruh Indonesia bisa difungsikan sebagai gudang logistik. Dengan begitu, para penyintas bencana segera mendapatkan bantuan logistik, ” katanya. 

Upaya ini dilakukan mengingat gudang logistik bencana sebelumnya hanya ada di beberapa titik di Indonesia. Multilayanan multifungsi ini memudahkan pelayanan lintas kluster di daerah.

Baca juga: Akhiri Masa Jabatan, Bupati Pasaman Kunker dan Silaturahmi Ke Tiap Kecamatan

Berdasarkan Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, UPT Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melaksanakan layanan langsung yang bersifat multilayanan multifungsi. 

Artinya semua balai Rehabilitasi Sosial tidak hanya menangani satu masalah sosial, tetapi semua masalah sosial seperti masalah anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan Napza, gelandangan, pengemis hingga korban bencana alam.

Baca juga:  Di HAB ke-75 Tingkat Kab Bogor, Wabup Tekankan Pentingnya Toleransi Antar Umat Agama

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Risma mengajak seluruh jajarannya meningkatkan kerja sama, "Ayo tingkatkan kerja sama. Kalau kita hanya datang kemudian pulang itu tidak akan maksimal. Kita buka pikiran kita, agar mudah kerjanya. Tidak ada manusia yang sempurna tapi tetap lakukan yang terbaik, ” katanya.

Dalam rapat monitoring dan evaluasi ini dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan optimalisasi penyaluran bantuan ATENSI. Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menekankan agar balai mengoptimalkan penyerahan bantuan kepada penerima manfaat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Baca juga: Wagub Babel Hadiri Perayaan HPN dan Peresmian Sekretariat PWI Babel

Dari data yang ada, selama tahun 2021, output dari ATENSI yang terangkum yaitu 211.184 penerima manfaat memperoleh ATENSI, 93.665 keluarga terlibat dalam ATENSI, 4.140 Kelompok/Komunitas/LKS yang melaksanakan ATENSI dan 7.927 Sumber Daya Manusia yang mendampingi ATENSI.

Sedangkan hasil ATENSI (Outcome) yang tercatat di tahun 2021 yaitu 172.306 penerima manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya, 22.218 penerima manfaat memiliki penghasilan sendiri dengan berwirausaha, 13.933 penerima manfaat memiliki mobilitas lebih baik dengan ATENSI alat bantu dan 60.702 keluarga mampu mengasuh/merawat penerima manfaat.

Harry menekankan pula agar, balai merespon cepat berbagai permasalahan sosial. Kemensos sendiri kini tengah bergerak capat membantu anak bangsa yang membutuhkan fasilitas khusus dalam menyelesaikan masalahnya, contohnya seperti biaya pengobatan sakit berat. Salah satu strateginya adalah dengan telah bekerja sama dengan kitabisa.com untuk menggalang dana bagi penerima manfaat.

Harry juga menyampaikan pesan dari Mensos Risma agar balai-balai mulai bergerak lagi untuk merakit alat bantu bagi penyandang disabilitas. Di tahun 2021 sebanyak 6.581 alat bantu diproduksi oleh penerima manfaat penyandang disabilitas yang terdiri dari 757 unit kursi roda elektrik, 354 unit motor niaga roda tiga, 5.420 unit tongkat adaptif dan 50 unit sensor air disabilitas netra. 

“Di tahun 2022, setiap balai diharapkan memiliki dua workshop perakitan alat bantu agar produksi alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas semakin optimal, ” kata Harry.

Baca juga: Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH Msi Kunker ke Kampung Halaman di Kecamatan Rao Utara

Balai-balai yang telah menjalankan Sentra Kreasi ATENSI juga diharapkan terus mengembangkannya dengan cara promosi dan meningkatkan kualitas serta ragam produk. “Tidak hanya produk karya penerima manfaat balai tersebut, namun bisa juga hasil karya lintas balai dan penerima manfaat program Kemensos lainnya seperti PKH, Prokus dan lainnya, ” katanya.

Data rekapitulasi omzet penjualan produk di SKA per 31 Desember 2021 menunjukkan total omzet sebesar Rp2.822.565.501 dengan laba sebesar Rp882.726.773. “Balai-balai agar terus mengecek realisasi anggaran masing-masing, mengevaluasi berbagai kendala dalam realisasi dan mencari solusinya, ” katanya.

Rapat Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ini bertujuan untuk memastikan Program ATENSI dapat berjalan dengan baik di seluruh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial dan memaksimalkan kinerja serta realisasi anggaran yang ada.

Rapat ini digelar secara virtual dan diikuti oleh Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna beserta jajaran, Para Direktur Rehabilitasi Sosial dan para Kepala Balai Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Biro Hubungan MasyarakatKementerian Sosial RI

Baca juga: Pemkab. Pasaman Laksanakan Rakor dan Sosialiasi Pelaksanaan dan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020