Rapim TNI AU 2023, Kasau Ajak Prajurit TNI AU Ikut Jaga Stabilitas Bangsa

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., menegaskan bahwa di tengah pemulihan ekonomi nasional dibutuhkan kondisi bangsa yang stabil. Oleh karena itu, Kasau mengajak prajurit TNI AU ikut menjaga stabilitas bangsa. Menurut Kasau, langkah tersebut penting agar program dan rencana kerja pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Penegasan tersebut disampaikan Kasau saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU tahun 2023, di Puri Ardhya Garini Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Rapim TNI AU diikuti 196 peserta secara tatap muka dan 177 secara online termasuk para pejabat TNI AU yang berdinas di Kementerian, Lembaga, dan Mabes TNI. Rapim TNI AU mengangkat tema “Mewujudkan TNI AU yang Disegani di Kawasan sebagai Patriot NKRI yang Siap Mendukung dan Mengamankan Pembangunan Nasional.”

Pada acara tersebut menghadirkan empat pembicara sebagai narasumber. Pada sesi pertama, terdapat dua narasumber yaitu Gubernur Lemhannas Andi Wijayanto yang menyampaikan materi Perang Udara 2030 dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Ir. Suyus Windayawan, M.App., M.Sc., yang menyampaikan materi tentang Pengelolaan Aset TNI AU dalam Aspek Penataan Ruang & Pertahanan.

Sementara pada sesi kedua tampil Wakasau Marsdya TNI A.Gustaf Brugman M.Si(Han) yang menyampaikan topik Binpersman dan Aspotdirga Kasau Marsma TNI Andi Wijaya menyampaikan topik Rencana Rinci Wilayah Pertahanan Udara (RRWP).

Kepada peserta Rapimau 2023, Kasau juga mengingatkan kembali arahan dan penekanan Presiden maupun Panglima TNI tentang Tujuh Prioritas Nasional dalam rencana kerja pemerintah tahun 2023.

Tujuh prioritas tersebut meliputi memperkuat ekonomi nasional, mengembangkan wilayah untuk menjamin pemerataan, meningkatkan kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat insfrastruktur ekonomi, membangun lingkungan hidup untuk ketahanan bencana, perkuatan stabilitas Polhuk-Hankam, dan transformasi pelayanan publik. (Dispenau/Hendi)