Terdakwa Henry Surya Divonis Bebas dalam Perkara KSP Indosurya

JAKARTA - Sidang perkara dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, dengan terdakwa Henry Surya memasuki agenda pembacaan putusan. 

Dalam persidangan agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1), kini terdakwa dapat bernafas lega. Pasalnya, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Henry Surya.

Baca juga: Kejari Kota Kediri Mengikuti Pelantikan dan Sumpah Satgas 53 oleh Jaksa Agung Melalui Virtual

Kapuspenkum Kejagung RI, Dr. Ketut Sumedana dalam siaran pers mengatakan, dalam persidangan dengan agenda Pembacaan Putusan Nomor: 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan amar putusan sebagai berikut:
 
1. Menyatakan Terdakwa HENRY SURYA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (Onslag Van Recht Vervoging).

2. Melepaskan Terdakwa HENRY SURYA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Pertama.

Baca juga: Kejati Bangka Belitung Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BRI

3. Memerintahkan agar Terdakwa HENRY SURYA segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung setelah putusan diucapkan.

4. Memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan seluruhnya kepada darimana barang tersebut telah disita.

Baca juga: 2 (Dua) Orang Saksi Diperiksa Penyidik Jampidsus Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Transmisi Gardu Induk

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Untuk diketahui, yang menjadi pertimbangan Hakim, antara lain, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya adalah badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian dan bukan pada Undang-Undang Perbankan.

Baca juga: Laporan Dugaan Penyimpangan Pada RSUD Depati Hamzah Telah Diterima Kejati Babel

Selain itu, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menghimpun dana dari anggota dan bukan dari masyarakat umum sehingga unsur menghimpun dana dari masyarakat tidak terpenuhi. Dan a da putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengesampingkan proses pidana.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir, " terangnya. (Jon) 

Baca juga: Dibangun Dengan Anggaran Rp6,7 Miliar, Kondisi Gedung Rawatan Paru RSUD M Zein Painan Retak Hingga Air Kamar Mandi Merembes